DBH Kaltim 2026 Berpotensi Terpangkas Hingga 75%

Smartrt.news, SAMARINDA – Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud mengungkapkan, dana bagi hasil (DBH) berpotensi dipangkas hingga 75% pada 2026. Hal itu disampaikannya Dalam Morning Briefing bertema “Menuju Generasi Emas Kalimantan Timur” di Ruang Ruhui Rahayu, Senin (11/8/2025).

Dia mengatakan, ancaman pemangkasan DBH tersebut tentu akan mengancam stabilitas APBD Kaltim. Karena saat ini Kaltim masih sangat bergantung besar pada DBH Migas dan minerba.

“Secara de jure ketergantungan Kaltim terhadap minerba 45%, tapi de facto mencapai 70%. Kita tidak boleh jadi ‘dinosaurus’ yang punah karena gagal bertransformasi,” ujarnya.

Dia mendorong percepatan diversifikasi pendapatan daerah melalui pajak alat berat, pajak air permukaan, serta optimalisasi potensi kerja sama BUMD dengan perusahaan migas seperti Eni dan PT Badak.

Selain mendorong pendapatan alternatif, Gubernur juga menuntut efisiensi dan rasionalisasi anggaran. “Pangkas perjalanan dinas dan acara seremonial. Jangan tiap tahun beli barang baru, gunakan aset yang masih layak,” sindirnya.

Dia menegaskan program prioritas harus selaras dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) seperti kesehatan, pendidikan, perumahan rakyat, infrastruktur strategis, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan sosial.

Disamping itu, Gubernur kembali menegaskan arah pembangunan daerah yang berpihak langsung pada masyarakat. Semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memastikan setiap program memiliki manfaat nyata untuk warga di 10 kabupaten/kota.

“Setiap rupiah belanja daerah harus berbasis kinerja dan memberi nilai tambah. Kegiatan prioritas didahulukan, yang tidak mendesak tunda dulu,” tegasnya.

Transformasi Ekonomi Hijau & Biru

Sebagai langkah jangka panjang, Kaltim diarahkan mengembangkan ekonomi hijau dan biru berbasis sumber daya terbarukan (renewable resources).

Gubernur menekankan bahwa keberlanjutan pembangunan bergantung pada keberanian daerah meninggalkan ketergantungan terhadap sektor ekstraktif.

“Gali potensi baru. Jangan terjebak zona nyaman pendapatan minerba. Kita harus bergerak cepat, tepat, dan terukur,” imbuhnya.

(Tim Smartrt.news/Johan/Sumber : Pemprov Kaltim)