Dorong Peningkatan Perumahan Rakyat, Pemprov Rumuskan Kebijakan Pembiayaan

SMARTRT.NEWS –  Untukmendorong pertumbuhan sektor perumahan rakyat yang inklusif, Pemprov Kaltim mempercepat penyusunan kebijakan bantuan biaya administrasi kepemilikan rumah.

Pemerintah Provinsi Kaltim berkomitmen terus mendorong percepatan program perumahan rakyat dan perlindungan sosial. Komitmen ini sebagai upaya mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setdaprov Kaltim Ujang Rachmad menyampaikan inisiatif ini bentuk komitmen Pemprov Kaltim mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

“Khususnya dalam akses perumahan yang layak dan terjangkau,” ujar Ujang. Pihaknya ingin memastikan masyarakat berpenghasilan rendah tak hanya dapat memiliki rumah, tapi juga mendapat keringanan pembiayaan.

“Termasuk biaya administrasi yang kerap menjadi kendala awal,” imbuhnya. Ujang menyampaikan hal itu, dalam diskusi Percepatan Penyusunan Kebijakan Bantuan Biaya Administrasi Pembiayaan Pemilik Rumah Berpenghasilan Rendah, Kamis (10/4/2025).

Pemprov Kaltim melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat bersama Dinas Sosial menggelar Focus Group Discussion tahap awal terkait percepatan penyusunan kebijakan tersebut. Bahasan itu fokus pada mekanisme pemberian kebijakan gratis biaya administrasi kepemilikan rumah.

Ujang bilang, kebijakan bantuan pembiayaan dapat menjadi solusi konkret mempercepat realisasi program sejuta rumah di daerah. “Sekaligus mendorong pertumbuhan sektor perumahan rakyat yang inklusif,” jelasnya.

Kepala DPUPR Kaltim, Muhammad Aji Fitra Firnanda mengatakan FGD ini langkah awal menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Khususnya soal kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau.

“Biaya administrasi sering menjadi kendala masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah. Kami ingin merumuskan kebijakan konkret dan implementatif agar hambatan itu tuntas,” jelasnya.

Firnanda menekankan pentingnya sinergi lintas sektor merancang skema bantuan yang tepat sasaran. Serta mampu menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Ia berharap FGD dapat menjadi fondasi penyusunan regulasi yang akan memayungi pelaksanaan bantuan biaya administrasi. Dan skema kebijakan pembebasan biaya bagi kelompok sasaran prioritas.

Benahi Tiga Sektor Strategis

Sebelumnya, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dan wakilnya Seno Aji, telah mencanangkan sejumlah program sebagai fokusnya untuk mengisi kinerja di 100 hari pertama mereka.

Wagub Seno Aji menyampaikan pada 100 hari kerja bersama Gubernur Kaltim akan fokus membenahi tiga sektor strategis.

“Yakni sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,” ujar Seno. Ia berjanji, komitmen Pemprov Kaltim untuk melaksanakan program-program kegiatan yang mendukung kesejahteraan masyarakat.

Terutama di sektor layanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Seno juga berjanji untuk merealisasikan janji kampanyenya terkait pendidikan gratis.

“Insya Allah landasan hukum pendidikan gratis sedang kami siapkan. Sekembali Safari Ramadan, Gubernur akan meneken Pergub, lalu kita lakukan percepatan supaya anak-anak bisa bersekolah gratis,” tuturnya.

Sumber: Adpimprov