DPR Minta Penerapan Payment ID Ditunda, Keamanan Data Dinilai Belum Siap

Smartrt.news, BALIKPAPAN — Anggota Komisi I DPR RI, Sarifah Ainun Jariyah, mendesak pemerintah menunda penerapan Payment ID dalam setiap transaksi digital.

Ia menilai, infrastruktur Perlindungan Data Pribadi (PDP) di Indonesia belum siap dan kebijakan tersebut justru berpotensi membuka celah kebocoran data berskala besar.

“Kita untuk PDP itu belum siap. Kebocoran data yang terjadi di Indonesia, seperti kasus BPJS tahun lalu, sudah menimbulkan banyak kerugian, tapi perlindungannya tidak ada. Kita tidak mendapat ganti rugi maupun perlindungan memadai,” tegas Sarifah.

Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini menyoroti bahaya integrasi seluruh aktivitas keuangan berbasis Payment ID yang terhubung langsung dengan KTP.

Menurutnya, tanpa kejelasan infrastruktur keamanan dan regulasi pengawasan, risiko peretasan akan meningkat drastis.

“Ketika semua pembayaran—perbankan, multifinance, pinjol, e-wallet—disatukan dalam satu akun berdasarkan KTP, itu menjadi sangat mudah diretas,” tandasnya.

Sarifah menekankan, pemerintah harus memastikan pengamanan data benar-benar kuat sebelum kebijakan ini dilaksanakan. “Kalau perlindungan data belum kuat, hacking akan mudah sekali terjadi. Maka infrastruktur keamanan data harus benar-benar siap,” pungkasnya.

Kebijakan Payment ID sendiri rencananya akan menjadi identitas tunggal untuk berbagai layanan keuangan. Namun tanpa mitigasi risiko yang matang, kebijakan ini berpotensi mengulang kasus kebocoran data sebelumnya dan merugikan jutaan masyarakat.

(Tim Smartrt.news/Johan/Sumber : DPR)