Gubernur Kaltim Jelaskan Alasan Silpa, Dana Terblokir dan Transfer Terlambat

Smartrt.news, SAMARINDA — Gubernur Rudy Mas’ud menegaskan bahwa keberadaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) dalam APBD Kaltim tidak bisa dihindari akibat sejumlah faktor struktural, teknis, dan regulatif. Pernyataan ini disampaikan langsung Gubernur dalam dialog terbuka bersama insan pers, Sabtu 26 Juli 2025.

“Silpa bukan karena uang tidak dipakai, tapi karena ada kondisi objektif yang membuat anggaran tidak bisa diserap sesuai rencana,” tegas Gubernur

Transfer Terlambat dan Dana Terkunci Jadi Penyebab Utama

Gubernur mengungkapkan, setidaknya Rp750 miliar Silpa tercatat di dua dinas besar: Dinas Kehutanan (Rp250 miliar) dan Dinas PUPR (Rp500 miliar). Hal ini dipicu oleh keterlambatan transfer dana pusat yang baru masuk sekitar Agustus, saat APBD perubahan daerah sudah dikunci.

Program Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pun disebut tidak fleksibel karena dananya tidak bisa dialihkan ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain. Akibatnya, sisa dana secara otomatis menjadi Silpa.

Meski APBD murni Kaltim 2025 mencapai Rp20 triliun, Gubernur menjelaskan bahwa Rp7 triliun di antaranya tidak bisa digunakan langsung oleh Pemprov. Angka itu mencakup:

• Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB): Rp6 triliun, dengan 70 persen (Rp4,8 triliun) milik kabupaten/kota.
• Dana BLUD RSUD Abdul Wahab Sjahranie dan RS Kanujoso Djatiwibowo.
• Pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD Kaltim senilai Rp1 triliun.
• Hibah ke instansi vertikal dan organisasi masyarakat.

“Jadi mohon dipahami, tidak semua dana bisa dieksekusi langsung oleh Pemprov. Kami harap rekan-rekan media bisa bantu sampaikan informasi yang berimbang dan akurat,” pinta Gubernur

Respons Soal Gratispol dan Jospol: “Sebut Sekolahnya, Jangan Cuma Speak-speak”

Sementara saat sesi tanya jawab, menyoal masih adanya pungutan pada program Gratispol dan Jospol yang diklaim bebas biaya pendidikan. Gubernur juga memberikan penjelasan.

Ia menyebut, tahun ini adalah masa transisi karena dirinya dan Wakil Gubernur Seno Aji belum ikut dalam penyusunan APBD 2024. Namun program sudah dimulai untuk siswa dan mahasiswa baru tahun ini, dan akan diperluas ke semua semester mulai 2026.

“Kalau ada sekolah yang tetap memungut, sebutkan namanya. Kasih data, nanti kepala sekolahnya akan kami panggil. Tidak bisa hanya speak, speak saja,” tegasnya.

(Tim Smartrt.news/Johan/Sumber : Pemprov Kaltim)