Gubernur Kembali Keluhkan DBH Timpang, Kontribusi Batu Bara Kaltim Capai Rp800 Triliun
Janji Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud. (Adpimprov)
Smartrt.news, SAMARINDA – Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, kembali menegaskan ketimpangan dalam penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima daerah penghasil sumber daya alam seperti batu bara, migas, dan kelapa sawit.
Menurutnya, kontribusi besar Kaltim ke kas negara tidak sebanding dengan alokasi DBH yang dikembalikan ke daerah.
Pernyataan ini disampaikan Rudy saat menerima kunjungan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kaltim Kementerian Keuangan, Edi Mulyadi, pada Kamis (24/7/2025).
“Kontribusi dari batu bara Kaltim mencapai Rp850 triliun, bahkan 60 persen pasokan batu bara nasional berasal dari sini. Tapi yang kembali ke Kaltim sangat kecil,” tegas Rudy Mas’ud.
DBH Sawit Dinilai Tidak Masuk Akal
Tak hanya batu bara, Rudy juga mengkritisi DBH sawit yang dinilainya tidak rasional. Dari total lahan sawit seluas 3 juta hektare di Kaltim, sekitar 1,5 juta hektare telah berproduksi. Namun dari produksi besar itu, Kaltim hanya menerima DBH Sawit sebesar Rp28 miliar.
“Dengan luas wilayah seperti ini, bagaimana Kaltim bisa membangun hanya dengan DBH sawit Rp28 miliar?” keluhnya.
Infrastruktur dan Akses Masih Tertinggal
Ketimpangan alokasi dana pusat terhadap Kaltim terlihat jelas dari lambannya pembangunan infrastruktur. Rudy mencontohkan kondisi di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) yang masih mengandalkan akses sungai karena belum tersedianya jalan penghubung antarwilayah.
“Harga semen di Mahulu bisa tembus Rp1 juta per sak. Mahulu ini wilayah perbatasan dengan Malaysia, tapi infrastruktur kita masih sangat tertinggal,” jelas Rudy.
Dampak Lingkungan dan Sosial Tak Diperhitungkan
Gubernur juga menyoroti dampak eksploitasi batu bara yang selama ini ditanggung masyarakat, mulai dari kerusakan lingkungan, polusi, hingga konflik sosial. Namun semua itu belum menjadi pertimbangan dalam perhitungan DBH yang proporsional.
Lebih lanjut, Rudy menilai sejumlah regulasi pusat justru membatasi ruang gerak daerah. Ia mengkritik Peraturan Menteri yang mempersempit kewenangan Pemda dalam mengelola wilayahnya sendiri.
“Kami diminta mandiri, tapi kewenangan tidak diberikan. Daerah justru dibelenggu oleh regulasi pusat,” tegasnya.
Kemenkeu: Sinergi Sudah Baik, Tapi Tantangan Tetap Ada
Menanggapi keluhan Gubernur, Kakanwil DJPb Kaltim Edi Mulyadi menyatakan bahwa selama ini sinergi antara Kemenkeu dan Pemprov Kaltim berjalan baik, khususnya dalam hal penyaluran anggaran dan penguatan ekonomi daerah.
“Tugas kami sebagai bendahara negara adalah memastikan alokasi anggaran tersalurkan dengan baik,” ujar Edi.
Sebagai Regional Chief Economist, Edi juga bertugas memantau pertumbuhan ekonomi Kaltim dan mendukung pelaksanaan program prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih.
(Tim Smartrt.news/Johan/Sumber : Pemprov Kaltim)
