Indonesia Krisis Dokter Spesialis, Presiden Prabowo: Kekurangan 70 Ribu
Peresmian Gedung Layanan Terpadu dan Institut Neurosains Nasional di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional (RSPON) Mahar Mardjono, Jakarta / BPMI Setpres
Smartrt.news, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat pemerataan layanan kesehatan nasional, di tengah fakta mencolok bahwa Indonesia masih kekurangan sekitar 70 ribu dokter spesialis. Kondisi ini disebut Presiden sebagai ancaman serius bagi masa depan kesehatan rakyat Indonesia.
Demikian disampaikan Presiden Prabowo saat meresmikan Gedung Layanan Terpadu dan Institut Neurosains Nasional Rumah Sakit Pusat Otak Nasional (RSPON) Mahar Mardjono, Jakarta, Selasa (26/8/2025).
“Bangsa kita sangat besar. Kita masih menghadapi kendala, kekurangan dokter, kekurangan spesialis, kekurangan tenaga paramedis. Ini bukan hanya masalah Indonesia, tetapi juga dunia,” ujarnya
“Namun kita harus gunakan segala kemampuan kita agar seluruh rakyat mendapat pelayanan kesehatan terbaik,” tambahnya.
Data yang diungkap Presiden menunjukkan kondisi darurat: saat ini Indonesia hanya mampu mencetak sekitar 2.700 dokter spesialis per tahun. Dengan kapasitas itu, butuh 35 tahun untuk menutup kekurangan.
Presiden menegaskan, “Jika hanya dengan pola normatif, tidak akan cukup. Mengejar pembangunan dan kesejahteraan tidak bisa lagi business as usual. Kita harus bekerja lebih keras, melakukan langkah luar biasa.”
Reformasi Pendidikan Kedokteran
Untuk mengatasi krisis tenaga kesehatan ini, pemerintah menargetkan pembangunan 500 rumah sakit berkualitas tinggi dalam empat tahun mendatang. Selain itu, akan dibuka 148 program studi baru di 57 fakultas kedokteran, termasuk spesialis dan subspesialis.
“Target saya, akan ada 30 fakultas kedokteran baru. Ini untuk mengejar kekurangan 70 ribu spesialis dan 140 ribu dokter umum. Kalau tidak, ya kita harus menunggu 35 tahun,” tegas Presiden.
Hentikan Kebocoran Anggaran
Prabowo juga menekankan bahwa visi pendidikan dan kesehatan sebagai hak dasar rakyat hanya bisa terwujud bila tata kelola bersih dari praktik korupsi.
“Pendidikan dan kesehatan terbaik hanya bisa diwujudkan kalau tidak ada korupsi, tidak ada manipulasi, tidak ada kebocoran. Setiap rupiah yang membeli alat terbaik harus sampai ke rakyat,” ujarnya.
Jalan Panjang Reformasi Kesehatan
Krisis dokter spesialis ini mempertegas urgensi reformasi sektor kesehatan. Tanpa terobosan besar, jutaan rakyat Indonesia akan tetap menghadapi keterbatasan akses layanan medis berkualitas, terutama di daerah terpencil.
Meski berat, Presiden optimistis Indonesia mampu mengejar ketertinggalan. “Kalau kita punya niat, insyaallah kita akan mencapai itu. We have the resources, we have to manage our resources,” pungkasnya.
(Tim Smartrt.news/Johan/Sumber : BPMI Setpres)
