Jangan Terjadi Ketimpangan Infrastruktur di IKN dengan Daerah Penyangga

Smartrt.news, BALIKPAPAN – Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud (Harum) menyoroti pembangunan infrastruktur yang tidak merata dengan keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Hal itu disampaikannya, dalam pertemuan dengan anggota Komisi V DPR RI dan Kementerian. Dia berharap, infrastruktur di wilayah penyangga IKN jangan sampai terabaikan.

Gubernur menegaskan bahwa pembangunan IKN harus berjalan seiring dengan percepatan infrastruktur di seluruh wilayah Kaltim yang menjadi superhub ekonomi Indonesia Timur.

Menurutnya, hingga kini infrastruktur di Kaltim masih sangat memprihatinkan. Khususnya akses jalan antar kabupaten. Salah satunya di wilayah pedalaman Mahakam Ulu (Mahulu).

“Jangan sampai gedung IKN menjulang megah, tapi jalan di Long Apari atau Long Pahangai masih rusak parah. Bahkan kerbau pun sulit lewat. Harus pakai dozer. Ini ironi 80 tahun kemerdekaan,” tegas Gubernur, Senin (28/7/2025).

Dia mengatakan, konektivitas antar daerah di Kaltim, transportasi, dan infrastruktur dasar di kawasan penyangga harus menjadi prioritas yang tak terpisahkan dari pembangunan IKN.

Karena distribusi pertumbuhan ekonomi, hanya akan adil dan inklusif jika aksesibilitas wilayah ikut dibenahi. “Jangan sampai Kaltim hanya jadi penonton megahnya IKN,” ujarnya

“Kalau Kaltim mau dijadikan penyangga IKN, maka harus dibangun sebagai satu ekosistem,”

Gubernur juga mengingatkan, selain pembangunan fisik, kawasan penyangga IKN harus didukung pengembangan SDM, hilirisasi industri, logistik terpadu, hingga pariwisata berbasis wilayah.

Sementara, Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, menyampaikan bahwa apa yang disampaikan Gubernur akan menjadi perhatian serius.

“Ini bukan PHP. Kami akan mengakomodasi dan membantu. Kaltim sudah memberi kontribusi besar bagi NKRI. Rakyatnya harus disejahterakan,” ujarnya.

Hanan Rozak, anggota Komisi V lainnya, menekankan pentingnya penyusunan tata ruang antara IKN dan daerah sekitar agar tidak meniru masalah urban Jakarta.

“Kaltim harus dipimpin oleh orkestra pembangunan yang menyatukan IKN dan wilayah sekitar, supaya ibu kota tidak harus pindah lagi di masa depan,” katanya.

Sementara itu, Anggota Komisi V lainnya, Novita Wijayanti juga memberi peringatan soal potensi bencana, seperti banjir. Sehingga harus bisa diantisipasi sedini mungkin.

“Jangan sampai nanti IKN malah kebanjiran. Itu bukan cuma memalukan, tapi akan viral luar biasa. Antisipasi dari sekarang,” ujarnya

Sedangkan anggota Komisi V Hamka Kady juga menegaskan persoalan ketimpangan sosial dan kecemburuan daerah jika pembangunan tidak merata:

“Jangan sampai rakyat di kabupaten tetangga hanya bisa melihat gedung-gedung tinggi IKN, tapi jalannya rusak. Cemburu sosial pasti tinggi. Ini harus diantisipasi,” ujarnya

Gubernur mebambahkan, IKN harus menjadi simbol pemerataan pembangunan, bukan menambah ketimpangan baru di luar Jawa.

Ia meminta DPR RI dan kementerian teknis agar mempercepat alokasi anggaran untuk memperbaiki jalan, jembatan, pelabuhan, serta transportasi publik di seluruh penjuru Kaltim.

“Kita tidak bisa bicara Indonesia Emas kalau rakyat di Long Boh masih jalan kaki berjam-jam ke puskesmas. IKN tidak akan kokoh kalau fondasi wilayah penyangganya rapuh,” ujarnya. / Pemprov Kaltim

(Tim Smartrt.news/Johan/Sumber : Pemprov Kaltim)