Komisi XIII DPR Dorong Pemerintah Prioritaskan Rekrutmen Warga Lokal di IKN

 Smartrt.news, NUSANTARA — Legislator Komisi XIII DPR RI, Franciscus Maria Agustinus Sibarani, menegaskan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak boleh hanya menjadi proyek fisik, tetapi harus membawa manfaat langsung bagi masyarakat lokal.

Hal ini disampaikan saat ia meninjau langsung progres pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) di IKN, Sabtu (26/7/2025).

“Ini bukan sekadar pemindahan ibu kota. Ini tentang menghadirkan pusat gravitasi pembangunan baru di luar Jawa — dan warga Kalimantan harus merasakan dampaknya secara nyata,” ujar Sibarani, politisi dari Fraksi Golkar yang juga mewakili Dapil Kalimantan Barat I.

Dalam kunjungan yang turut didampingi Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono dan Deputi Kementerian Sekretariat Negara Yuli Harsono, Sibarani mengungkapkan banyak warga di Kalimantan masih mempertanyakan apakah megaproyek IKN ini membuka peluang kerja riil — tidak hanya untuk pekerja konstruksi, tetapi juga tenaga profesional dan sektor jasa.

“Mereka ingin tahu apakah bisa menjadi bagian dari IKN. Apakah kelak mereka bisa bekerja di kantor kementerian, rumah sakit, hotel, atau sektor pelayanan publik yang dibangun di sini,” jelasnya.

Sibarani pun menekankan bahwa pengoperasian fasilitas publik yang telah rampung harus segera dimulai, termasuk rumah sakit, hotel, dan kantor pemerintahan.

Cerita warga seperti Rahmat, buruh bangunan asal Desa Bumi Harapan, menggambarkan langsung transformasi yang tengah berlangsung. Dulu hanya bekerja serabutan, kini Rahmat sudah dua tahun mendapat penghasilan stabil dari proyek IKN.

“Dulu kerja pindah-pindah, sekarang bisa menafkahi keluarga dengan pasti. Kalau proyek ini terus jalan, anak saya bisa sekolah sampai kuliah,” tuturnya.

Sementara Yuni, ibu muda di desa sekitar proyek, berharap kelak bisa bekerja sebagai tenaga administrasi di rumah sakit IKN.

“Yang penting ada harapan. Kalau pemerintah membuka ruang, kami siap bersaing,” katanya.

Sibarani memastikan, DPR RI akan mengawal alokasi anggaran untuk Kementerian Sekretariat Negara agar aset dan fasilitas IKN dapat segera dioperasikan. Ia juga mendesak agar kementerian/lembaga mulai aktif memindahkan personel dan kegiatan operasional ke Nusantara.

“Beberapa kementerian seperti PUPR, Lingkungan Hidup, ATR, hingga Kehutanan harus mulai bekerja dari sini. Rekrutmen pegawai dan penyedia jasa harus memberi prioritas untuk masyarakat lokal,” tegasnya.

Dengan progres pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yang telah melampaui 75%, pemerintah menargetkan pemindahan tahap awal 16.000 ASN dari berbagai kementerian dan lembaga pada kuartal IV 2025.

Sibarani menegaskan, keberhasilan pembangunan IKN bukan hanya diukur dari gedung megah, tetapi seberapa besar rakyat sekitar ikut terangkat kesejahteraannya.

“Dari tepian hutan Kalimantan ini, kita ingin membuktikan bahwa IKN bukan hanya simbol, tapi kenyataan yang memberi kehidupan baru bagi warga di sekitarnya,” pungkasnya.

(Tim Smartrt.news/Johan/Sumber : DPR)