Pemerintah Bakal Miliki Lahan di Mekkah, Sudah Ada Penawaran Masuk

Smartrt.news, JAKARTA – Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Indonesia bersiap menjadi negara asing pertama yang secara resmi dapat memiliki lahan dengan status hak milik (freehold) di Mekkah, Arab Saudi.

Langkah monumental ini dibahas langsung dalam pertemuan antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Rabu (30/7/2025).

Dalam keterangannya kepada media, Rosan menyebutkan bahwa pertemuan tersebut merupakan kelanjutan dari hasil diplomasi strategis Presiden Prabowo dengan Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman (MBS).

“Ini lebih kepada update kepada Bapak Presiden terkait proses pembelian tanah di Mekkah. Proses ini sudah dimulai oleh Royal Commission of Mekkah,” jelas Rosan.

Hak Milik untuk Asing di Mekkah: Babak Baru Hubungan RI–Arab Saudi

Rosan menegaskan bahwa Arab Saudi baru saja mereformasi undang-undangnya, memungkinkan kepemilikan lahan oleh pihak asing secara penuh—sebuah kebijakan yang sebelumnya tidak pernah berlaku di kota suci tersebut.

“Undang-undang diubah untuk memungkinkan lahan dimiliki pihak asing di Mekkah. Ini pertama kali dalam sejarah. Dan Indonesia adalah yang pertama dalam proses ini,” tegas Rosan.

Kebijakan ini akan mulai berlaku efektif pada Januari 2026. Indonesia, menurut Rosan, telah ditawari delapan plot lahan, yang jaraknya dari Masjidil Haram berkisar antara menempel langsung hingga dua kilometer.

Tanpa Barter, Tanpa Syarat: Proyek Langsung dari Permintaan Presiden

Dalam keterangannya, Rosan memastikan bahwa langkah ini murni berdasarkan permintaan langsung Presiden Prabowo kepada Putra Mahkota MBS dan tidak mengandung barter atau syarat kebijakan tertentu.

“Proses ini murni hasil diplomasi Presiden. Tidak ada persyaratan khusus. Ini adalah bentuk nyata dari visi Presiden yang mulai terlaksana,” tegas Rosan.

Pemerintah Arab Saudi juga meminta agar Indonesia menyiapkan desain infrastruktur proyek paling lambat Oktober 2025.

Dipimpin Danantara, Proyek Siap Masuk Tahap Perencanaan

Rosan menyebutkan bahwa proyek ini akan dipimpin oleh Danantara, entitas investasi strategis Indonesia. Adapun luas lahan yang ditawarkan bervariasi, mulai dari 15 hektare hingga lebih dari 80 hektare, dengan nilai dan jarak yang juga berbeda-beda.

“Plot yang lebih besar biasanya berlokasi agak lebih jauh. Tapi semua memiliki nilai strategis,” kata Rosan.

Ia juga memastikan bahwa tahapan pembebasan dan relokasi lahan akan menjadi tanggung jawab pemerintah Arab Saudi, bukan Indonesia.

Proyek Mulia untuk Haji dan Umrah Masa Depan

Rosan menutup penjelasannya dengan menyebut proyek ini sebagai inisiatif bersejarah dan mulia, dengan dampak jangka panjang bagi jutaan jemaah haji dan umrah asal Indonesia.

“Mohon doa restunya. Ini bukan proyek biasa, ini adalah langkah luar biasa yang akan memberi asas manfaat besar bagi umat, khususnya bagi haji dan umrah Indonesia di masa depan,” pungkasnya.

Dengan keterlibatan langsung Presiden dan restu dari Putra Mahkota MBS, proyek ini menandai babak baru hubungan strategis RI–Arab Saudi dan mempertegas posisi Indonesia sebagai mitra utama di kawasan.

(Tim Smartrt.news/Johan/Sumber : BPMI Setpres)