Rumah Subsidi Segera Diluncurkan, Total 350 unit untuk Petani, Nelayan, Buruh, Hingga Wartawan
Presiden Prabowo Subianto menerima laporan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Rabu, 30 Juli 2025. (Foto: BPMI Setpres)
Smartrt.news, JAKARTA — Pemerintah akan meluncurkan program rumah subsidi secara masif pada September 2025, disertai terobosan besar berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor perumahan — pertama kali dalam sejarah Indonesia.
Hal ini disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait usai melapor langsung kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/7/2025).
“Kami akan menggelar acara launching rumah subsidi secara nasional pada bulan September, dengan target awal minimal 25 ribu unit,” ujar Maruarar.
Peningkatan kuota rumah subsidi menjadi 350 ribu unit tahun ini dari angka sebelumnya yang hanya berkisar 200 ribu unit, dinilai sebagai langkah nyata menjawab backlog perumahan nasional.
Program ini diprioritaskan untuk kelompok rentan dan sektor strategis, termasuk petani, nelayan, buruh, guru, pengemudi, dan pekerja media.
“Kami alokasikan 20 ribu unit untuk petani, 20 ribu untuk nelayan, 20 ribu untuk buruh, 20 ribu untuk guru, 8 ribu untuk sopir, dan 3 ribu unit untuk rekan-rekan media,” jelasnya.
Tak hanya memperluas akses rumah layak huni, Kementerian PKP juga memperkenalkan KUR Perumahan, skema pembiayaan baru yang menyasar pengembang, kontraktor, hingga pelaku usaha homestay di sektor pariwisata. Skema ini didesain untuk mendorong pasokan hunian sekaligus membuka lapangan kerja di sektor konstruksi.
“Ini pertama kalinya ada KUR khusus perumahan. Dengan dukungan dari Danantara, BUMN, serta koordinasi Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Keuangan, dan tentunya arahan Presiden Prabowo, kita akan percepat pengadaan dan pengembangan hunian rakyat,” kata Maruarar.
Langkah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dari sektor perumahan dan memperkuat infrastruktur sosial berbasis kesejahteraan.
Diharapkan, implementasi program ini tidak hanya mengatasi krisis kepemilikan rumah, tetapi juga mendorong pertumbuhan sektor-sektor pendukung seperti material bangunan, jasa konstruksi, hingga ekonomi lokal.
(Tim Smartrt.news/Johan/Sumber : BPMI Setpres)
