Wagub Kaltim: Setiap Perusahaan Pertambangan Setidaknya Punya 200 Hektare Sawah Aktif

Smartrt.news, KUKAR— Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menjadikan lahan pasca tambang sebagai kawasan pangan produktif.

Demikian disampaikannya saat menghadiri panen raya padi di lahan bekas tambang PT Kitadin Site Embalut, Tenggarong Seberang, Kutai Kertanegara (KUkar) Sabtu (30/8/2025).

Ia menekankan, setiap perusahaan tambang di Kaltim wajib memiliki minimal 200 hektare sawah aktif guna mendukung kemandirian pangan daerah sekaligus target swasembada nasional.

“Setiap perusahaan pertambangan setidaknya memiliki 200 hektare lahan sawah aktif untuk mendukung kemandirian pangan daerah,” ujar Seno Aji.

Menurut Seno, langkah PT Kitadin yang berhasil mengoptimalkan 74 hektare bekas tambang menjadi sawah produktif harus menjadi contoh nyata bagi perusahaan lain.

Terlebih, Presiden Prabowo Subianto telah memberi mandat khusus kepada Kaltim untuk mendukung swasembada pangan nasional hingga akhir 2025.

“Kalau Kitadin bisa, maka perusahaan tambang lainnya di Kaltim juga harus bisa. Kita ingin pasca tambang bukan hanya reklamasi hijau, tapi betul-betul memberi manfaat pangan bagi masyarakat,” tegasnya.

Pemprov Kaltim, lanjut Seno, telah membentuk satuan tugas lintas OPD untuk mengawasi implementasi program tersebut. “Ada Bu Yana (Kadis Pangan TPH) dan Pak Bambang (Kadis ESDM) yang akan memastikan kebijakan ini berjalan. Tidak boleh hanya janji, harus ada sawah aktif dan produktif,” jelasnya.

Presiden Direktur PT Kitadin/IMM, Ignatius Wurwanto, mengungkapkan program pasca tambang di Embalut telah berjalan sejak 2022 dengan hasil nyata. Saat ini, Kitadin telah memiliki 74 hektare sawah aktif di Desa Kerta Buana dan 100 hektare lahan jagung di Desa Embalut, disertai fasilitas penggilingan padi dan pengolahan jagung.

“Dalam setahun, panen bisa dilakukan tiga kali dengan produktivitas padi rata-rata 4,5–6 ton per hektare,” ujarnya.

Transformasi lahan pasca tambang menjadi pusat pangan dinilai sebagai solusi jangka panjang bagi ketahanan pangan Kaltim, sekaligus jalan untuk mengurangi ketergantungan impor pangan di masa depan.

(Tim Smartrt.news/Johan/Sumber : Pemprov Kaltim)