Wamenaker Immanuel Ebenezer Terjerat OTT KPK, Istana Tegaskan Komitmen Antikorupsi
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya . Humas Kemensetneg
Smartrt.news, JAKARTA — Kabinet Presiden Prabowo Subianto kembali diguncang kasus hukum. Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan terjerat operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Rabu, 19 Agustus 2025.
Immanuel Ebenezer diduga terlibat pemerasan terkait pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sebuah perusahaan.
Istana Kepresidenan langsung angkat suara. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan Presiden Prabowo menghormati penuh langkah hukum KPK.
“Bapak Presiden sudah mendapatkan laporan dan beliau menyampaikan bahwa itu ranah hukum. Presiden menghormati proses di KPK,” ujar Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (21/8/2025).
Prasetyo menegaskan pemerintah tidak akan mengintervensi penyidikan. Jika terbukti bersalah, Immanuel dipastikan segera diganti. “Dipersilakan KPK menjalankan proses hukum sebagaimana mestinya. Dan apabila nanti terbukti, maka akan secepatnya dilakukan pergantian,” katanya.
Warning untuk Kabinet
Kasus ini, menurut Mensesneg, menjadi pengingat keras bagi seluruh pejabat negara agar tidak menyalahgunakan jabatan. Presiden, kata Prasetyo, berulang kali mengingatkan menteri dan wakil menteri untuk menjaga integritas.
“Semangat kita adalah semangat untuk tidak menyalahgunakan amanah. Berkali-kali Bapak Presiden mengingatkan, agar kita semua berhati-hati,” ujarnya.
Prasetyo menambahkan, pemerintahan Prabowo–Gibran tetap berkomitmen pada agenda pemberantasan korupsi. Ia mengakui, korupsi masih menjadi pekerjaan rumah besar negara. “Dengan kejadian ini, semakin keras kita memberikan peringatan kepada seluruh jajaran, bukan hanya kabinet,” tegasnya.
Selain soal integritas, Presiden juga berpesan agar pejabat tidak melontarkan pernyataan yang dapat memicu kegaduhan publik. “Dua hal yang selalu beliau ingatkan: pertama, jangan bermain-main dengan korupsi; kedua, jangan membuat gaduh di masyarakat,” pungkas Prasetyo.
(Tim Smartrt.news/Johan/Sumber : Humas Kemensetneg)
